Ketua OPM Peringatkan Presiden Jokowi untuk Tidak Datang ke PON XX Sebelum Selesaikan Masalah Papua

PORTAL PAPUA BARAT – Ketua Organisasi Papua Merdeka (OPM) Jeffrey Bomanak, memberikan peringatan agar Presiden RI Joko Widodo tidak mengunjungi Papua pada ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) XX.

“Kami sebagai pemegang mandat rakyat dan ketua Organisasi Papua Merdeka, ingin menyampaikan 1 hal penting kepada seluruh rakyat Indonesia, dunia Internasional, dan rakyat Papua. Video singkat kali ini berjudul OPM dan rakyat Papua memberikan warning atau peringatan tegas kepada Presiden Jokowi untuk tidak boleh hadir dalam perayaan PON XX di atas tanah Papua,” tutur Jeffrey, sebagaimana dilansir dari unggahan akun Youtube TPNPB OPM, Bung Hergix, Jumat 01 September 2021.

Baca Juga: Tim Pemantau Kemanusiaan Bagi Sembako, Simak Cara Donasi untuk Pengungsi Maybrat

Dalam unggahan videonya, Jeffrey mengatakan bahwa Presiden Jokowi belum menyelesaikan tuntutan rakyat Papua, aspirasi rakyat Papua bagi penetuan nasib sendiri.

“Jokowi dan Pemerintahan Indonesia, anda belum menjawab pertanyaan PBB kepada anda bahwa negara Indonesia sedang melakukan pelanggaran HAM Berat di atas tanah Papua. Bahwa negara Indonesia termasuk dalam daftar negara yang masuk dalam pelanggaran HAM berat di atas planet ini,” tegasnya.

Ia juga mengatakan bahwa kegiatan PON yang diselenggarakan di Papua dan keberlanjutan Otsus adalah kegiatan Ilegal di atas tanah Papua.

Baca Juga: Resmi! 13 Oktober 2021, Mega Proyek Film ‘Blackpink The Movie’ akan Dirilis

“Kami meminta keadilan, rakyat Papua sedang menangis, rakyat sipil Indonesia yang menjadi korban peperangan TPNPB dan TNI Polri sedang menangis. Perang masih terus berlanjut di Maybrat, Pegunungan Bintang, Intan Jaya, Nduga. Anda mau mewujudukan perdamaian dan penipuan seperti bagaimana di atas tanah ini,” kata Jeffrey.

Ia menegaskan bahwa Presiden Jokowi, tidak boleh datang di atas tanah Papua. Jika Presiden Jokowi datang di atas tanah papua dan akan terjadi pengorbanan dan perang dimana-mana, maka Presiden Jokowi harus bertanggung jawab terhadap segala konsekuensi yang terjadi.