PORTAL PAPUA BARAT - Kontraversi dituai dengan adanya peresmian pembangunan smelter Freeport di Gresik Jawa Timur. Pembangunan slameter ini dinilai, merupakan bentuk politik berwajah ganda yang dilakukan Jokowi.
Sebagaimana dilansir dari Antara, Presiden Joko Widodo telah melakukan peletakan batu pertama pembangunan smelter PT Freeport Indonesia di Gresik pada 12 Oktober 2021.
Baca Juga: Final Cabor Rugby 7S Putri PON Berakhir Cekcok, Suporter hingga Pemain Kejar Wasit
Jokowi mengatakan, pembangunan smelter dapat meningkatkan pemasukan negara dari pertambangan dan menyerap tenaga kerja.
Ia juga mengatakan, pembangunan smelter Freeport di Gresik akan menghabiskan anggaran lebih dari Rp 40 T. Tenaga kerja yang akan direkrut mencapai 40,000 orang.
“Dalam masa konstruksi saja akan ada 40,000 tenaga kerja yang bisa bekerja. Artinya yang terbuka lapangan pekerjaan ini akan banyak sekali di kabupaten Gresik dan provinsi Jawa Timur, belum nanti kalau sudah beroperasi,” kata Jokowi saat melakukan peresmian pembangunan smelter.
Baca Juga: Musik Hip-Hop Bakal Hiasi Penutupan PON XX, Ada Syakoji, Iwa K, hingga Blasta Rap Family
Namun, penyataan Jokowi tersebut dianggap tidak adil dan merugikan rakyat Papua. Menurut para aktivis, Jokowi datang di Papua seolah-olah dekat dan mendengarkan rakyat Papua. Namun sesungguhnya ia tidak mendengarkan suara orang Papua.
Diketahui, orang Papua akan semakin sulit mendapatkan peluang kerja atas hasil tambang di Papua. Yang mana harga barang berbahan baku hasil tambang Papua pun akan tetap mahal bagi rakyat Papua.
Baca Juga: Perempuan Afghanistan Tidak Bekerja dan Bersekolah, PBB: Taliban Sudah Melanggar Janjinya
“Ini wajah ganda politik Jokowi di Papua. Seolah-olah dia baik dan mendengarkan orang Papua tetapi nyatanya tidak. Jadi orang-orang seperti Olvah Alhamid atau Ngabalin stop mengagungkan Jokowi yang penuh intrik politik," kata, Aktivis Sonamappa, Pilipus Robaha sebagaimana dilansir siaran persnya, Jumat 15 Oktober 2021.
Robaha mengungkapkan bahwa pembangunan Smelter Freeport di Gresik menunjukkan bagaimana watak kolonial Indonesia terhadap Papua.
Baca Juga: Cetak 2 Gol pada Laga Final, Ricky Ricardo Cawor Sukses Samai Rekor Boaz Salosa.
“Ini jelas menunjukkan watak kolonial terhadap Papua. Kita yang memiliki bahan tambangnya, tetapi pengelolaannya dibuat di luar Papua”, ungkap Robaha sebagaimana dilansir nokenwene.com.
Menurut Robaha, pembangunan smelter di Gresik adalah bentuk sikap negara yang diskriminatif terhadap orang Papua. Negara hanya mau menghisap kekayaan dari Papua untuk kepentingannya.
Robaha mengatakan bahwa pembangunan Smelter di luar Papua adalah akibat deal politik dengan sejumlah elit politik di Papua yang menginginkan keberlanjutan otsus dan pemekaran wilayah.
Robaha menjelaskan bahwa pemberian kategori Provinsi miskin tidak mempengaruhi kebijakan pemerintah. Papua selalu berada pada urutan provinsi termiskin, namun kebijakan pemerintah malah membuat Papua semakin miskin.
Baca Juga: Menang Telak 2-0 dari Aceh, Papua Berhasil Kawinkan Emas pada Cabor Sepak Bola
“Papua selalu jadi provinsi termiskin. Tetapi smelter yang bisa mendongkrak Papua malah dibangun di Jawa,” Tambah Robaha.
Menurutnya smelter terbesar di dunia itu ada karena Freeport mengeruk kekayaan alam Papua. Mestinya negara tidak menambah jurang kemiskinan dengan Papua.
“Dampak pembangunan smelter itu luar biasa. Jumlah tenaga kerja yang sangat besar akan mengurangi pengangguran di Papua. Sayangnya itu tidak dibangun di Papua,” keluh Robaha.
“Smelter itu akan diikuti pembangunan pabrik-pabrik pengelolaan hasil tambang menjadi barang jadi. Nah, dampak bagi Papua nihil karena orang Papua harus tetap datangkan barang dari Jawa dengan harga mahal,” jelasnya.
Baca Juga: Menang Telak 2-0 dari Aceh, Papua Berhasil Kawinkan Emas pada Cabor Sepak Bola
Menurutnya, yang dilakukan negara ini justru semakin memupuk keinginan bangsa Papua untuk merdeka. Baginya negara sedang memperjelas watak kolonialisme Indonesia terhadap orang Papua.
“Inilah watak kolonial. Mereka mengeruk kekayaan tanah Papua dan mengolahnya di luar Papua. Orang Papua tidak masuk dalam bahan pertimbangan keputusan itu. Tentu sangat menyakitkan hati orang Papua. Jadi jelas hal ini tidak menyelesaikan konflik berkepanjangan di Papua tetapi malah memupuk semangat perjuangan untuk merdeka,” pungkasnya.***