Network
PORTAL PAPUA BARAT - Dianggap tidak memberikan perhatian dan tanggung jawab terhadap masyarakat adat sebagai pemilik tanah adat dan sumber daya alamnya. Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah III Doberay Papua Barat, mengklaim hal tersebut sebagai sebuah pelanggaran terhadap prinsip keadilan.
Pasalnya, SD YPK Serito Distrik Sumuri yang merupakan ring 1 perusahaan LNG Tangguh mengalami kerusakan yang sangat fatal namun tidak ada perhatian oleh pihak perusahaan.
Baca Juga: Tim Pemantau Kemanusiaan : 2051 Warga Mengungsi dan Butuh Bama
"Sekolah ini rusak parah. Dimana dana CSR perusahaan ini? Padahal sebenarnya ini menjadi perhatian serius dan tanggung jawab sosial perusahaan LNG Tangguh," tutur Ketua Dewan Adat Papua Wilayah III Doberay, Mananwir Paul Finsen Mayor, S.IP pada Portal Papua Barat, Senin 13 September 2021.
Paul mengatakan bahwa, perusahaan LNG Tangguh diingatkan untuk jangan hanya mau mengambil sumber daya alamnya saja, lalu mengabaikan dan mengorbankan masyarakat adat setempat.
"Kalau begini kan kelihatan masyarakat adat setempat dikorbankan demi kepentingan Investasinya saja. Ini sangat melanggar Prinsip Keadilan," tutur Paul.
Baca Juga: PLBN Sota Merauke Siap Diresmikan, Mahfud MD: Saya dan Kemendagri akan Lapor Presiden
Secara tegas, Paul mempertanyakan hak masyarakat yang diabaikan pihak perusahan. Ia mengatakan bahwa pihak perusahan tidak memperhatikan kondisi masyarakat adat sebagai pemilik tanah adat yang haknya dipergunakan untuk kepentingan Investasi perusahaan.
"Terkesan mengabaikan hak-hak dasar masyarakat adat setempat. Hal ini, sangat mengecewakan pemilik tanah adat. Cara-cara berbisnis yang sering kali diterapkan oleh beberapa korporasi atau investor asing di tanah Papua ini sangat menyakiti hati orang Papua," ungkap Paul.
