Network
PORTAL PAPUA BARAT — Koordinator Cendekiawan Muda Papua, Paulinus Ohee meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk segera menonaktifkan Gubernur Papua Lukas Enembe.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga diharapkan menunjuk penjabat gubernur Papua agar proses pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik dapat berjalan lancar.
“Sangat penting sekali gubernur selaku kuasa pengguna anggaran harus ada. Dengan adanya penjabat gubernur, maka semua hambatan dalam menjalankan roda pembangunan di Papua dapat teratasi,” kata Paulinus Ohee, Kamis 20 Oktober 2022.
Baca Juga: Antisipasi Penyalahgunaan Narkoba, Polda Papua Gelar Tes Urine Kepada 93 Personel
Diberitakan, karena kondisi kesehatan yang belum pulih dari sakit strok, Lukas Enembe tidak dapat melantik penjabat bupati Kepulauan Yapen dan pj bupati Tolikara.
“Tolikara dan Yapen seharusnya dilantik oleh gubernur, tetapi pak gubernur mengatakan kepada saya beliau sakit, kemudian minta kepada Mendagri (untuk melantik). Wakil Gubernurnya kan tidak ada di sana,” ungkap Tito Karnavian, Jakarta, Senin 17 Oktober 2022.
Diketahui, kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua disebut-sebut cenderung menurun. Hal ini tak hanya dikeluhkan beberapa tokoh masyarakat, tetapi juga ratusan karyawan RSUD Dok II Jayapura.
Baca Juga: 234 Peserta Peserta Ikuti Seleksi Pawaslu di Wondama
Terdapat 465 tenaga kesehatan (nakes) yang bekerja di rumah sakit milik Pemprov Papua itu mengancam akan melakukan mogok kerja, lantaran sudah dua bulan tidak menerima gaji dan tunjangan.
“Ada 465 nakes yang belum terima gaji sudah dua bulan ini. Terdiri dari 69 dokter spesialis, 26 dokter umum, 380 tenaga perawat dan penunjang belum menerima hak gaji mereka,” ungkap dr Yunika Howay.
