Network
PORTAL PAPUA BARAT - Belum sampai setahun menjabat sebagai PJ Walikota Sorong, PJ Walikota Sorong, diduga disinyalir membangun rumah mewah.
Hal tersebut dikatakan langsung oleh Ketua Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Papua Barat Daya yang sekaligus menjabat sebagai ketua Bintang Muda Indonesia (BMI) Papua Barat Daya, Fredrik R Yesnath, dalam press release-nya yang dikirim ke portal papua barat, Minggu 04 Juni 2023.
Baca Juga: Polda Jateng Tangkap 2 Pelaku Pembuat Ekstasi di Semarang
Kepada media ini Fredrik Ronald meminta agar secepatnya KPK RI, Mendagri RI, Kejaksaan Tinggi Papua Barat dan Kapoda Papua Barat, untuk segera mengusut tuntas pembangunan rumah mewah yang diduga milik penjabat Walikota Sorong Provinsi Papua Barat Daya.
"Pembangunan rumah tersebut, disinyalir menelan biaya cukup besar di atas ratusan juta bahkan milyaran rupiah dan lebih hebat lagi, bahwa pembagunan rumah mewah dimaksud dikerjakan oleh kontraktor lokal yang cukup terkenal di Kota Sorong,"katanya.
Baca Juga: CEO PSIS: Kami Sudah Tak lagi Kelola Stadion Citarum
Ia mengatakan, tampak juga pekerjaan dimaksud, dilakukan dengan mobilitas tinggi seperti layaknya mengerjakan proyek-proyek pemerintah yang didanai dengan APBD, karena terlihat sekali bahwa perkerjaan pembangunan rumah mewah dimaksud berjalan begitu cepat tanpa terdapat kendala sedikitpun.
"Pertanyaannya apakah layak seorang ASN Golongan IV/d, dengan Gaji berkisar Rp.3.447.200.- sampai Rp.5.661.700.- mempunyai kemampuan membangunan rumah mewah seperti ini, apalagi baru menjabat sebagai PJ Walikota Sorong kurang dari satu tahun," tuturnya Fredrik.
Baca Juga: Polisi Bekuk Pelaku Penipuan Tiket Konser Coldplay di Sulsel
Menurutnya, hal ini dirasa sangat mencederai rasa keadilan masyarakat kota Sorong, karena bagaimana bisa seorang penjabat Walikota memiliki kemampuan lebih dalam membangun rumah pribadinya.
Terlihat dari konstruksi bangunannya saat ini, akan menjadi sebuah rumah yang mewah dan megah, sementara disaat ini, pasca pandemic Covid-19, tingkat index kemiskinan di Kota Sorong mencapai 17.390 orang dan presentase penduduk miskin ekstrim (PO) mencapai 39%, sedangkan jumlah penduduk miskin extrim pada 2022 akhir hanya sebesar 11.950 orang dan presentase penduduk miskin ekstrim (PO) mencapai 46%.
Baca Juga: Hari Ini, Ditlantas Polda Metro Jaya Buka 5 Gerai SIM Keliling di Jakarta
"Oleh sebab itu, kami meminta dengan tegas kepada KPK RI, Mendagri, Kejati Papua Barat dan Kapolda Papua Barat agar segera mengusut hal ini yang sangat menciderai rasa keadilan masyarakat," pungkasnya.***
