PORTAL PAPUA BARAT - Beberapa hari belakangan ini, para nelayan yang sedang mencari ikan di Laut Natuna Utara dihampiri ketakutan. Pasalnya, para nelayan melihat kapal China mondar mandir di perairan Natuna.
Hal ini menyedot perhatian dari banyak pihak setanah air, mulai dari Syarief Hasan, Puan Maharani, Fadli Zon hingga Panglima Komando Armada Arsyad Abdullah.
Wakil Ketua MPR Syarief Hasan menyampaikan bahwa sikap China sangat agresif dengan mengklaim Laut Natuna Utara milik mereka padahal sudah jelas tertera dalam Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) tahun 1982 yang juga diperkuat dengan putusan Mahkamah Internasional tahun 2016 bahwa Indonesia memiliki hak atas Laut Natuna Utara.
Baca Juga: Selamat dari Serangan KKB di Pegunungan Bintang, Nakes Ini Beberkan Sejumlah Fakta Mengejutkan
“Upaya klaim dan pemaksaan kehendak yang dilakukan China menunjukkan sikap agresif China yang tidak menghormati kedaulatan negara lain. Ini jelas tindakan mentang-mentang yang tidak boleh dibiarkan,” ungkap Syarief Hasan melansir Pikiranrakyat mengutip MPR, Jumat (17/9).
Hal yang sama juga disampaikan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani mengenai kewajiban negeri untuk menjaga wilayah NKRI dari intimidasi negara lain.
“Indonesia harus mampu menjaga kedaulatan karna ini menyangkut harga diri bangsa apalagi nelayan kita sebagai rakyat Indonesia dibuat takut oleh mereka,” tutur Puan Maharani melansir Antara, Kamis (16/9).
Baca Juga: Trauma Militeristik, Masyarakat Minta Jaminan Perlindungan Hukum
Fadli Zon dalam unggahan Twitter pribadinya @fadlizon mengutarakan bahwa China dngan sengaja melakukan hal tersebut kepada Indonesia, dengan sengaja melanggar ZEE yang telah ditetapkan.
“China punya maksud jahat di Laut China Selatan, yaitu mengambil wilayah Kedaulatan R (ZEE) I, klaim nine dash line yang tak berdasar menunjukkan itikad tak baik,” tulisnya di laman pribadinya, Jumat (17/9).
Menanggapi hal ini, Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) I Laksamana Muda TNI Arsyad Abdullah dalam keterangan resminya menyatakan bahwa 5 KRI telah dikerahkan untuk melakukan patroli secara berkala di Perairan Natuna.
Baca Juga: Tanda Belasungkawa, Ratusan Nakes di Pegunungan Bintang Pasang Bendera Hitam dan 1000 Lilin
“Secara bergantian paling tidak ada tiga atau empat KRI berada di laut sementara lainnya melaksanakan bekal ulang sehingga tidak ada toleransi terhadap berbagai bentuk pelanggaran di Laut Natuna Utara,” tegasnya, Selasa (14/9).
Untuk itu, saat yang bersamaan beliau mengharapkan adanya penguatan kelembagaan maritim untuk mengamankan wilayah kedaulatan Indonesia dari setiap ancaman dan pencurian sumber daya kelautan.***