Sambangi KPK, Mahasiswa Melanesia Demo Tuntut Bos PT. Papua Akbar Diperiksa

- 3 September 2021, 16:10 WIB
Aliansi Pemuda Mahasiswa Melanesia (APMM) Melakukan Demo di Depan Gedung KPK, Kuningan Jakarta Menuntut M. Tofan untuk Diperiksa.
Aliansi Pemuda Mahasiswa Melanesia (APMM) Melakukan Demo di Depan Gedung KPK, Kuningan Jakarta Menuntut M. Tofan untuk Diperiksa. /Dok. Galeri APMM Jakarta.

PORTAL PAPUA BARAT - Demo yang dilakukan oleh mahasiswa di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kuningan, Jakarta, Rabu (1/09), mendesak KPK untuk mengusut tuntas aliran dana proyek pembangunan markas baru Polda Papua di Jayapura.

Mereka menuntut agar bos PT. Papua Akbar Bersatu, Muhamad Tofan, selaku pihak ketiga yang mengerjakan proyek tersebut harus diperiksa. Diduga pengerjaan mega proyek tersebut tidak sesuai dengan anggaran yang telah dikucurkan sebesar Rp202 miliar.

Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Mahasiswa Melanesia (APMM) juga membawa spanduk bertuliskan "Tangkap dan Periksa M.Tofan".

Baca Juga: Inilah 3 Fokus Kebijakan DAK Fisik Pendidikan 2022 Prioritas Kemendikbud Ristek

Ketua APMM Dolan Alwindo usai berorasi menjelaskan, pihaknya akan terus mengawal proses hukum di KPK, sehingga dapat memberikan kepastian hukum terhadap proses tersebut dan memberikan edukasi yang baik terhadap masyarakat luas.

"Ada tanda terima dokumen laporan dari KPK sebagai bukti, dimana aduannya satu minggu kemarin kita tujukan kepada ketua KPK bapak Fili Bahuri, tentang permohonan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak yang berperan dalam pembangunan markas baru Polda Papua, salah satunya bos PT. Papua Akbar Bersatu, Muhamad Topan,” tegas Alwindo kepada media.

Alwindo mengancam, apabila dalam waktu dekat laporan itu belum ditindaklanjuti, maka APMM akan kembali menggelar aksi demonstrasi di KPK dengan jumlah massa aksi yang jauh lebih banyak.

Baca Juga: Hasil Drawing Pembagian Grup Sepak Bola Putra dan Putri PON XX 2021 Papua

Selain itu, Alwindo meminta aktivis anti korupsi agar turut memantau perkembangan proses hukum yang telah dilaporkan ke KPK.

Halaman:

Editor: Bee Benn


Tags

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x