Network
PORTAL PAPUA BARAT - Meskipun situasi di Papua masih terus bergejolak namun pemerintah tetap menggelar Pekan Olahraga Nasional (PON) XX.
Gejolak Papua tentu saja dikarenakan adanya sejumlah persoalan terkait pelanggaran HAM, intimidasi, kekerasan hingga masalah kesehatan yang dinilai masih belum terselesaikan dengan baik.
Menanggapi masalah tersebut, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) meminta pemerintah agar tak menjadikan PON XX Papua sebagai dasar untuk menutupi sejumlah persoalan sistemik yang masih terjadi di Papua.
Baca Juga: Tim Pemantau Kemanusiaan Bagi Sembako, Simak Cara Donasi untuk Pengungsi Maybrat
Menurut KontraS, masih banyak masalah di Papua yang belum diselesaikan oleh pemerintah.
"Kami ingin mengatakan bahwa PON tak bisa menjadi landasan pemerintah bahwa situasi Papua baik-baik saja," kata Peneliti KontraS, Rozy Brilian, dalam konferensi pers secara daring, pada Rabu, 29 September 2021, dilansir dari Antara.
Rozy menilai bahwa penambahan aparat ke Papua atas nama pengamanan PON XX merupakan langkah yang sebenarnya kurang tepat.
Baca Juga: Resmi! 13 Oktober 2021, Mega Proyek Film ‘Blackpink The Movie’ akan Dirilis
Menurut Roy, penerjunan aparat tambahan tersebut justru merupakan bentuk masih kuatnya pandangan sekuritisasi Papua.
