Network
PORTAL PAPUA BARAT - Sebagai upaya memberantas pinjaman online (pinjol) pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) berkolaborasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan memberlakukan moratorium atau penundaan penerbitan izin penyelenggara teknologi finansial pembiayaan (fintech lending).
Rencana penerbitan moratorium tersebut merupakan langkah yang diambil oleh Kominfo bersama OJK untuk menyikapi maraknya pinjol ilegal yang meresahkan dan merugikan masyarakat belakangan ini.
Baca Juga: Pegiat Konten Musik Wajib Tahu, Inilah 3 Trik Jitu Agar Konten Musik Bisa Viral di Medsos
Perlu diketahui, moratorium izin fintech lending tersebut dibuat berdasarkan arahan langsung Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas yang digelar pada pekan lalu, 15 Oktober 2021.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G. Plate membenarkan adanya rencana pemberlakuan moratorium tersebut.
Baca Juga: Diduga PT Delta Curang Dalam Pekerjaan Proyek Jalan Makbon Mega
"OJK (Otoritas Jasa Keuangan) akan melakukan moratorium untuk penerbitan izin fintech atas pinjaman online legal yang baru," kata Jhonny G. Plate di lingkungan Istana Presiden Jakarta, Jumat, dilansir Antara.
Maka dari itu, Kominfo juga akan melakukan moratorium penerbitan penyelenggara sistem elektronik untuk pinjaman online yang baru dengan meningkatkan 107 pinjol legal yang saat ini telah terdaftar resmi dan beroperasi di bawah tata kelola OJK.
Baca Juga: Kejari Sorong Resmi Tahan 4 Tersangka Kasus Korupsi Pengadaan Speed Boad di Kabupaten Tambrauw
Pinjol ilegal, menurut Johnny, berdampak pada masyarakat kecil, khususnya sektor ultra mikro dan UMKM sehingga pihaknya tidak akan membuka ruang kompromoni.
"Kami tidak akan membuka ruang kompromi untuk itu," kata Johnny.
Selain itu, Jhonny juga menegaskan bahwa pihaknya juga akan membersihkan ruang digitalnya serta melakukan proses take down secara tegas dan tepat.
Baca Juga: Sri Mulyani Beberkan Fenomena yang Lebih Mengerikan daripada COVID-19, Ini Fenomena yang Dimaksud
"Sekali lagi, Kominfo akan membersihkan ruang digitalnya, melakukan proses take down secara tegas dan tepat," terang Jhonny.
"Di saat yang bersamaan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia akan mengambil langkah-langkah tegas atas semua pelaku tindak pidana pinjaman online tidak terdaftar," tambahnya.***
