Network
PORTAL PAPUA BARAT — Upaya melakukan pengamanan secara humanis bagi masyarakat yang melakukan demontrasi, Polres Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat mempersiapkan personil.
"Untuk mengamankan Majene agar tetap kondusif maka telah disiapkan ratusan personil untuk mengamankan unjuk rasa masyarakat dari 43 desa di Majene," ungkap Kapolres Majene Toni Sugadri, Senin, 29 Mei 20023.
Ia mengatakan, masyarakat tersebut akan melakukan aksi unjuk rasa, dengan tuntutan untuk menolak kebijakan pemerintah Majene yang akan menunda pelaksanaan pemilihan kepala desa tahun 2023.
Baca Juga: Konser World Tour Celine Dion Batal, Ini Alasannya
Menurut dia, pengamanan aksi akan terus dilakukan dengan memberikan ruang dengar pendapat dengan antara masyarakat yang menolak Pilkades ditunda dengan pemerintah di Majene.
Ia mengatakan, seluruh personil kepolisian Polres Majene akan memerikan rasa aman kepada seluruh peserta massa aksi saat menggelar orasinya serta mengantisipasi hal yang tidak di inginkan.
"Kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM), sehingga wajib mendapat perlindungan secara universal, sehingga Polres Majene akan mengamankan aksi sesuai dengan SOP dan ketentuan yang berlaku.
Baca Juga: Peringati Hari Lahir Pancasila, Pemprov DKI Bersihkan Kawasan Monas
Ia meminta, kepada personilnya agar tidak melakukan tindakan represif kepada masyarakat desa yang melakukan demo yang dapat mencederai citra institusi Polri.
Sebelumnya pemerintah di Majene telah mengeluarkan surat penundaan pelaksanaan Pilkades pada 43 desa di Majene tahun 2023 dengan alasan menjaga kondusifitas wilayah menjelang pemilu 2024.
Penundaan Pilkades tersebut mendapatkan penolakan dari masyarakat dan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Majene karena menilai alasan penundaan Pilkades di Majene tidak berdasar, dan menilai Majene tetap dalam kondisi kondusif menjelang pemilu 2024 meskipun pilkades digelar.***
