PORTAL PAPUA BARAT — Upaya sambut tahun politik 2024, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar kompetisi film antikorupsi atau Anti-Corruption Film Festival (ACFFest) 2023.
Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, kompetisi tersebut digelar juga untuk mengajak para sineas muda turut terlibat dalam membangun budaya antikorupsi.
"ACFFest 2023 mengusung tema Suaramu, Suara Kita, Suara Nurani yang dimaksudkan untuk mengedukasi anak muda agar menjauhi praktik jual beli suara dalam pemilu mendatang,"ungkap Firli Bahuri kepada wartawan, Jumat, 5 Mei 2023.
Baca Juga: Upaya Mencegah banjir, BPBD Kota Madiun Lakukan Pemebrsihan Sampah di Sungai
Firli menuturkan bahwa istilah vox populi vox dei yang berarti suara rakyat adalah suara Tuhan, maka suara rakyat tidak boleh diperjualbelikan. Pemilu yang diselenggarakan secara jujur akan menghasilkan kepemimpinan yang berintegritas.
"Dengan pemilu yang jujur, pemimpin-pemimpin yang kita hasilkan adalah pemimpin yang dapat mewujudkan tujuan negara dan bebas dari korupsi," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Firli menyampaikan apresiasi kepada insan perfilman di Tanah Air yang banyak terlibat dalam membangun budaya antikorupsi.
Baca Juga: Usai Lakoni Liga 1 2022/2023, PSIS Resmi Lepaskan Oktafianus Fernando
Firli mengatakan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya dengan penindakan dan pencegahan, pemberantasan korupsi juga bisa dilakukan dengan pendidikan, yang salah satu medianya adalah film.
"Melalui forum ini saya ingin menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya atas kerja rekan-rekan, panitia, segenap pemerhati film, dan insan perfilman Indonesia yang telah memberikan andil besar dalam upaya pemberantasan korupsi," kata Firli.
Sementara itu, Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana menyebut ACFFEST 2023 hadir sebagai bentuk ajakan kepada masyarakat untuk mengkampanyekan dan menolak politik uang menuju tahun politik.
Baca Juga: Fadel Muhammad Menilai Mahfud Cocok Jadi Cawapres
"Praktik politik uang dalam kontestasi politik menjadi lumrah karena sudah membudaya, mempengaruhi sistem politik demokrasi, dan pada akhirnya menjadi sebab politik berbiaya tinggi," pungkas Wawan.***