Rapat GCT di Brazil, Provinsi Papua Terpilih Dipilih Menjadi Tuan Rumah Penyelenggara GCF Task Force

- 18 Maret 2022, 13:00 WIB
Pertemuan GCF Task Force di Kota Manaus Negara Bagian Amazonas, Brazil.
Pertemuan GCF Task Force di Kota Manaus Negara Bagian Amazonas, Brazil. /ANTARA/HO-Humas Pemprov Papua/

PORTAL PAPUA BARAT - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua, Ridwan Rumasukun yang mewakili Gubernur Papua menjadi pimpinan dalam pertemuan tahunan GCF Task Force (Governors’ Climate and Forest Task Force atau Satuan Tugas Gubernur untuk Hutan dan Perubahan Iklim) yang berlangsung ada 15 – 19 Maret 2022 di Kota Manaus Negara Bagian Amazonas, Brazil.

Salah satu hasil dari pertemuan tersebut adalah Provinsi Papua akan menjadi tuan rumah penyelenggara tahunan GCF Task Force yang nantinya berlangsung pada Juli 2023 mendatang.

Sementara itu, Muhammad Rifai Darus menerangkan bahwa forum tersebut merupakan pertemuan 38 gubernur atau kepala negara bagian dari negara-negara di Amerika, Afrika, Eropa dan Asia yang membahas mengenai kerjasama menangani perubahan iklim dan terkait dengan hutan.

Baca Juga: Ramalan Zodiak Leo Hari Ini Jumat, 18 Maret 2022: Berbicaralah Seperlunya dan Sewajarnya Saja

“Provinsi Papua merupakan salah satu pendiri GCF Task Force bersama sembilan negara bagian atau provinsi yaitu Acre, Amapa, Amazonas, Maranhao, Mato Grosso, Para (Brazil), California, Illinois (Amerika Serikat), Aceh dan Papua (Indonesia) pada 2009-2010,” terang Muhammad Rifai Darus yang dikutip Portal Papua Barat dari Antara, Jumat.

Mewakili Gubernur Papua, Muhammad Rifai Darus juga memaparkan terkait empat substansi penting yang menjadi intisari dalam pertemuan tersebut.

Pertama adalah membahas mengenai human and community, kedua knowledge, technology and innovation, kemudian ketiga finance, investment and private sector, dan yang terakhir government and public policy.

Baca Juga: Ditetapkan sebagai Tersangka, 1 Orang Pendemo di Dekai Ditahan Mapolres Yahukimo

“Ketiga 'finance, investment and private sector' membahas terkait dukungan para pihak terkait dengan ekonomi kehutanan dan iklim serta keempat 'government and public policy' membahas terkait dengan tata kelola yang baik dan kebijakan publik berkelanjutan,” tambahnya.

Halaman:

Editor: Tito Suroso

Sumber: ANTARA


Tags

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah