Network
PORTAL PAPUA BARAT - Aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua terhadap warga sipil, oleh sejumlah pihak dinilai sangat tidak manusiawi dan merupakan tindakan kriminalitas yang melanggar hukum.
Melansir Antara, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan bahwa terlepas dari alasan apa pun, tindakan KKB membantai warga sipil merupakan tindakan kriminal sehingga harus dilakukan penegakan hukum terhadap para pelakunya.
Di sisi lain, Komnas HAM juga meminta kepada para bupati di sejumlah kabupaten wilayah Pegunungan Tengah, Papua untuk berperan aktif membangun komunikasi dengan KKB guna mencegah atau meminimalisir aksi-aksi kekerasan selanjutnya.
Baca Juga: Rakyat Papua Gencar Menolak Pemekaran, Koordinator POHR: DPRPB dan MRPB Mandul dan Bisu
Permintaan tersebut disampaikan secara langsung oleh Perwakilan Komnas HAM Papua Frits Ramandei dalam keterangan resminya di Timika, Sabtu, 12 Maret 2022 kemarin, sebagaimana dilansir dari Antara.
"Komnas HAM sejak 2021 mendorong agar para bupati itu aktif membangun komunikasi dengan kelompok-kelompok itu," kata Frits.
"Sehingga para bupati harus berada di tempat. Sepanjang para bupati, ketua DPRD tidak bisa berkomunikasi dengan mereka, maka kekerasan akan terus terjadi berulang kali," tambahnya.
Baca Juga: Rakyat Gencar Tolak Pemekaran, Koordinator POHR: DPRPB dan MRPB Mandul dan Buta
Tentu saja, upaya yang dilakukan oleh Komnas HAM tersebut bertolak dari insiden kasus kekerasan dan pembantaian yang terjadi di Distrik Beoga Barat, Kabupaten Puncak yang menewaskan delapan pekerja PT Palapa Timur Telematika (PTT) pada Rabu pekan lalu.
