Network
Padahal, terang Thomas, aparat keamanan sebagai penjaga gerbang sistem peradilan pidana Indonesia harus mengedepankan profesionalitas bukan irasionalitas atau arogansinya.
Sebab, bagi Thomas, apa yang disuarakan oleh rakyat sipil dalam unjuk rasa di Yahukimo adalah aspirasi yang tidak perlu alergi.
Baca Juga: Hindari Pelanggaran HAM saat Operasi Militer, Perwira Kodam XVIII/Kasuari Dibekali oleh ICRC
Di samping itu, Thomas juga menerangkan bahwa pemerintahan pusat cenderung memaksakan pemekaran Papua, padahal orang Papua tidak minta pemekaran, termasuk otsus.
Daerah lain di nusantara ini, ungkap Thomas, sudah belasan tahun berjuang untuk pemekaran provinsi seperti di NTT, Nias, Toraja, dan lain-lain tidak pernah digubris oleh pemerintah pusat, namun, Papua tanpa diminta bahkan ditolak, tetapi tetap dipaksakan oleh Jakarta.
Baca Juga: Minimalisir Kekerasan, Komnas HAM Minta Bupati Pegunungan Tengah Berkomunikasi dengan KKB
"Sepertinya ini intrik politik, sebuah taktik politik kotor pemerintah pusat untuk orang Papua melalui slogan semu," pemekaran untuk memperpendek pelayanan kepada masyarakat, agar kesejahteraan warga Papua terpenuhi, " ungkap Thomas.
Oleh sebab itu, dengan adanya tragedi Yahukimo tersebut, Thomas pun meminta agar upaya pemekaran DOB di Papua segera dihentikan.
Sebab, menurut Thomas, setiap kebijakan Jakarta selalu menciptakan sungai darah dan kematian bagi orang Papua yang resisten di tangan aparat keamanan.
Baca Juga: Rakyat Gencar Tolak Pemekaran, Koordinator POHR: DPRPB dan MRPB Mandul dan Buta
