Network
PORTAL PAPUA BARAT - Melalui Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/5/I/2022 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia, Mayjen TNI Untung Budiharto dilantik untuk menjadi Panglima Kodam (Pangdam) Jaya dan juga di dalam Surat Keputusan (Skep) telah ditandatangani oleh Kepala Setum TNI Brigjen Edy Rochmatullah pada Selasa, 4 Januari 2022.
Untuk diketahui, Mayjen TNI Untung Budiharto ini merupakan bekas anggota Tim Mawar yang terlibat kasus penculikan mahasiswa dan aktivis 97-98.
Menanggapi hal itu, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) melalui Fatia Maulidiyanti yang merupakan koordinator KontraS menekankan bahwa pentingnya melakukan pemeriksaan rekam jejak terlebih dulu sebelum dipilih menjadi pejabat.
Baca Juga: Dihujani Hujatan oleh Netizen, Ashanty: Terima Kasih dan Semoga Diberikan Kesehatan
Hal ini dimaksudkan dalam upaya untuk mencegah mantan pelaku pelanggaran HAM untuk jadi pimpinan di suatu instansi maupun lembaga.
KontraS mengungkapkan bahwa penunjukkan itu nantinya dapat menyulitkan pembenaran dan penyelesaian terhadap kasus HAM masa lalu.
“Saya melihat di sini penempatan posisi kepada eks Tim Mawar semata-mata sebagai bentuk balas budi tanpa melihat pentingnya rekam jejak dalam pengisian posisi tersebut sehingga tidak mengindahkan sama sekali sejarah yang sebetulnya harus diselesaikan,” ungkap Fatia Maulidiyanti yang dikutip Portal Papua Barat dari Antara, Minggu.
Baca Juga: Dihujani Hujatan oleh Netizen, Ashanty: Terima Kasih dan Semoga Diberikan Kesehatan
Adapun, salah satu perwakilan korban penculikan, Paian Siahaan mengungkapkan bahwa ada rasa kekecewaan ketika Untung Budiharto diangkat menjadi Pangdam Jaya dan menurut Paian itu juga merupakan bentuk ketidak-adilan terhadap keluarga korban karena notabebe-nya Untung Budiharto merupakan bekas anggota Tim Mawar.
