Network
PORTAL PAPUA BARAT - Gentingnya konflik dan persoalan terkait pemekaran wilayah atau daerah operasi baru (DOB) yang dicanangkan oleh pemerintah pusat di Papua beberapa waktu belakangan ini turut mencuri perhatian dari berbagai pihak atau elemen masyarakat.
Banyak pihak menilai bahwa sejumlah argumen yang dibangun oleh pemerintah pusat terkait persoalan DOB di Papua merupakan hal yang tidak sesuai realitas sesungguh yang dirasakan oleh masyarakat Papua.
Menanggapi hal tersebut, Koordinator Papuan Observatory for Human Rights (POHR), Thomas Ch Syufi dalam keterangan resminya di Jayapura kepada Media Portal Papua Barat, Sabtu, 30 April 2022 membeberkan sejumlah hal terkait konflik dan persoalan DOB di Papua.
Baca Juga: Bertemu Mahfud MD, Ketua Pemuda Adat Papua Minta Pemekaran DOB Dipercepat, Ini Alasannya
Menurut Thomas, pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD bahwa 82 persen orang Papua meminta pemekaran Papua menurut survei lembaga pemerintah adalah argumentasi yang tidak sesuai fakta sesungguhnya di lapangan.
Argumentas tersebut, oleh Thomas, merupakan bentuk karangan bebas dari seorang pejabat publik terhadap rakyat Papua yang tidak berbasis data dan tidak valid.
"Argumen itu tidak memiliki basis data yang kuat dan tidak valid untuk dibeberkan ke publik. Bagaimana cara pemerintah melakukan survei terhadap warga Papua yang pro dan kontra terhadap pemekaran," ujar Thomas.
Baca Juga: Menunggu Putusan MK, Komisi II DPR RI Terbuka Usulan MRP tentang Tiga RUU DOB Papua
"Lagi-lagi ketika gelombang demonstrasi besar-besaran penolakan DOB di seluruh Tanah Papua bulan lalu, secara fisik Pak Mahfud tidak ada di Papua, atau data dari media pun tidak ada tentang mayoritas orang Papua dukung pemekaran, setidaknya melakukan aksi demo," lanjutnya.
