Network
PORTAL PAPUA BARAT - Program Merdeka Belajar yang digagas oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim dinilai bermanfaat bagi dunia pendidikan di Indonesia saat ini.
Penilaian tersebut berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia (IPI) kepada sejumlah responden yang notabenenya adalah masyarakat Indonesia.
Dari hasil surveinya, IPI menyatakan bahwa kebanyakan masyarakat merasa program Merdeka Belajar melalui Kurikulum Merdeka dan plaftorm Merdeka Mengajar bermanfaat bagi dunia pendidikan di Indonesia.
Baca Juga: Puan Maharani Buka Seminar Nasional Pemikiran Bung Karno dan Pancasila, 300 Mahasiswa Ikut Serta
Peneliti senior Indikator Politik Indonesia (IPI) Rizka Halida dalam konferensi pers, Minggu, 19 Juni 2022 menjelaskan sejumlah hal terkait survei tersebut.
"Beberapa program merupakan unggulan Kemendikbudristekdikti tampak dievaluasi positif terutama untuk yang mengetahui program tersebut. Yaitu Asesmen Nasional, Bos Langsung ke sekolah PPDB Fleksibel, KIP Kuliah Merdeka, Hak Belajar Tiga Semester, dan program-program Kurikulum Merdeka dan Merdeka Mengajar," kata Rizka Halida dikutip dari YouTube Kemendikbud, Senin, 20 Juni 2022.
Dari hasil survei yang dilakukan, jelas Rizka, terdapat total 82,1 persen responden yang menyatakan kurikulum Merdeka Belajar bermanfaat.
Baca Juga: Kapolda: 2 Senpi yang Dirampas KKB di Wamena Sudah di Tangan KKB Pimpinan Egianus Kogoya
Jumlah itu terbagi dalam 18,8 persen masyarakat menilai sangat bermanfaat dan 63,3 persen lainnya cukup bermanfaat.
Sementara, hanya 4,5 persen masyarakat yang menilai kebijakan ini kurang bermanfaat, 0,4 persen menilai sangat tidak bermanfaat dan 13 persen lainnya tidak tahu atau tidak menjawab.
Kemudian, dari hasil survei ini terdapat juga 63,9 persen masyarakat yang menilai platform Merdeka Mengajar cukup bermanfaat bagi dunia pendidikan di Indonesia.
Baca Juga: 25 Eks Anggota DPRD Paniai Terlibat Korupsi APBD, 14 Orang Sudah Ditetapkan Sebagai Tersangka
Kemudian 16,2 persen lainnya menyatakan platform ini sangat bermanfaat.
Hanya 4,5 persen responden yang menyatakan kebijakan ini kurang bermanfaat dan 0,3 persen lainnya menyatakan sangat tidak bermanfaat. Sementara, 15,1 persen responden lainnya tidak tahu atau tidak menjawab.
Survei Indikator Politik Indonesia ini, terang Rizka, dilakukan melalui metode random sampling dengan toleransi kesalahan (margin of eror) kurang lebih 2,6 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Baca Juga: Seorang Anggota Brimob di Wamena Dianiaya KKB Hingga Tewas, 2 Senpi Dibawa Kabur
Total ada 1.520 orang yang dijadikan sebagai sampel dalam survei tersebut.
Peneliti menggunakan teknik wawancara tatap muka untuk mengumpulkan data. Di mana para narasumber tersebar di seluruh Indonesia dan berumur 17 tahun atau lebih ketika survei dilakukan.
Responden diklaim terdistribusi secara proporsional dan diwawancarai oleh pewawancara yang dinilai terlatih. Selain itu, survei juga diklaim telah melalui proses quality control terhadap hasil wawancara.
Baca Juga: Propam Polda Papua Periksa AKP R Terkait Meninggalnya Bripta Diego Rumaropen di Wamena
Secara random, 20 persen responden dari keseluruhan didatangi ulang oleh supervisor untuk dilakukan pengecekan.
Seperti yang diketahui, Kurikulum Merdeka adalah paket kebijakan yang diterbitkan Mendikbudristek Nadiem Februari lalu dengan metode kegiatan belajar dirancang menjadi lebih fleksibel.***
